Upaya Merebut Prabowo dari Islam Radikal

Upaya Merebut Prabowo dari Islam Radikal

Saya menulis tulisan ini menjelang tengah malam, 26 Juni 2019. Esok hari 27 Juni 2019 akan menjadi hari bersejarah bagi demokrasi Indonesia, di mana MK akan membacakan putusan atas persidangan sengketa Pilpres 2019. Tulisan ini tidak akan membahas lagi bagaimana sidang kemarin telah berjalan. Tulisan ini justru mengetengahkan wacana dunia politik Indonesia beberapa hari atau minggu ke depan.

Sama-sama kita tahu bahwa kubu Prabowo-Sandi telah memilih jalur hukum yang bermartabat bagi gugatan mereka atas hasil Pilpres 2019. Hal ini patut kita hormati dan kita apresiasi. Bagaimana pun kesediaan menempuh proses hukum adalah sikap mulia seorang warga negara. Dan sebaliknya, penolakan terhadap proses hukum adalah sikap tercela. Prabowo memilih jalur damai di MK daripada turun ke jalan melakukan "people power" seperti yang diserukan oleh para pendukungnya sejak sebelum Pilpres berlangsung. Prabowo sampai di sini menunjukkan sikap negarawan yang patut kita hargai.

Tidak hanya itu, Prabowo juga sudah menyatakan akan menerima apapun hasil sidang MK dan melarang pendukungnya turun ke jalan melakukan demonstrasi. Lagi-lagi ini adalah sikap ksatria yang secara eksplisit patut kita acungi jempol. Dari pernyataan sikap Prabowo ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa di kalangan elit bangsa kita sudah tidak ada lagi perseteruan. Bahkan beberapa hari terakhir, media massa baik elektronik, cetak, maupun online mengetengahkan isu-isu rekonsiliasi antara kubu Jokowi dan Prabowo. Awalnya penulis sangat tidak setuju dengan isu rekonsiliasi ini. Bagi penulis, Jokowi telah mengkhianati kontituennya jika melakukan rekonsiliasi politik dengan Prabowo. Namun, setelah mengamati banyak fenomena melalui media berita yang ada, penulis merubah pikiran dalam masalah rekonsiliasi ini.

Salah satu fenomena yang merubah pikiran penulis adalah sikap FPI yang tidak menurut pada perintah Prabowo dengan ingin tetap melakukan aksi massa. Artinya FPI sudah tidak satu komando dengan Prabowo. Lalu FPI mau memperjuangkan siapa? Memperjuangkan Prabowo? Sedangkan Prabowo sudah menyatakan siap menerima apapun keputusan MK, termasuk jika dia kalah dalam persidangan tersebut. Ada yang janggal. Ada sesuatu yang menarik dan pastinya memiliki hubungan erat dengan sikap Prabowo, isu rekonsiliasi, dan nasib berbagai aliran Islam Politik juga Islam radikal di Indonesia.

Berita terakhir yang penulis baca dari media online JJPN menyebutkan bahwa orator PA 212, Marwan Batubara menyatakan "ancaman" kepada Prabowo jika Prabowo menerima tawaran rekonsiliasi dan mengakui kekalahan. "Anda (Prabowo) mengkhianati itu, anda tak pantas jadi pemimpin. Silakan anda ambil jalan sendiri, kami akan ambil jalan advokasi demi tegaknya Indonesia," kata Marwan. Berita ini bisa dilihat di link berikut ini:  https://www.jpnn.com/news/orator-pa-212-ancam-prabowo-subianto-anda-berkhianat-silakan-jalan-sendiri

Ini semakin membuat penulis berubah pikiran. Penulis menangkap satu simpul rumit dari gerakan Islam radikal di Indonesia melalui fenomena terakhir ini. Sama-sama kita tahu bahwa HTI secara struktur telah dihabisi oleh Jokowi. Sementara FPI hingga hari ini masih ketar-ketir soal perijinan di Kemendagri. Begitu pula pergerakan kelompok teroris seperti MIT, JAD, JAT, dan lain-lain sudah banyak dibabat oleh Densus 88 Anti-Teror.

Di sisi lain, mereka kaum radikal Islam baik yang melalui jalan politik ataupun teror, selama ini menggantungkan harapan pada satu sosok yaitu Prabowo. Bagi mereka Prabowo akan bisa menjadi "juru selamat" bagi pergerakan mereka di Indonesia. Mereka berpikir bahwa Prabowo bisa diandalkan untuk melindungi eksistensi mereka di Nusantara.

Namun sepertinya mereka lupa, Prabowo bukanlah sosok yang cukup Islamis. Prabowo bahkan secara tegas menolak paham khilafah. Jika pun selama ini Prabowo dekat dengan tokoh-tokoh Islam radikal, itu cuma kedekatan politik saja. Dan politik nilai-nilainya selalu berubah setiap harinya.

Ucapan Marwan yang dikutip dari JJPN, mengindikasikan ada friksi antara Prabowo dan kaum Islam radikal. Jika saya ada di posisi Prabowo, rekonsiliasi bisa jadi jalan penutup kerugian kekalahan di dua Pilpres yang telah berlalu. Artinya Prabowo tidak mungkin sanggup bertahan begitu lama menjadi oposisi. Dia telah merelakan banyak biaya politik yang tidak murah. Jika dia harus menuruti kemauan kelompok Islam radikal, apakah mereka bisa mengganti kerugian di dua Pilpres?

Meski begitu penulis tetap berada di pendapat awal penulis, bahwa Prabowo menyimpan aib besar sejarah bangsa Indonesia di akhir masa Orde Baru. Penulis menolak lupa terhadap hal ini. Penulis juga sadar betul ada banyak orang-orang Orde Baru terutama anak-anak Cendana yang ingin bangkit kembali dengan membonceng Prabowo. Tapi penulis tidak mentolerir jika Islam radikal harus mendapatkan ruang dan nafas di bumi Nusantara.

Penulis akhirnya membuat beberapa dugaan, sekali lagi, ini hanya dugaan bisa benar bisa salah. Dugaan tersebut adalah, pihak Jokowi dan gerbong politiknya sedang dihadapkan pada dilema, apakah harus tetap berkonfrontasi dengan Prabowo selama lima tahun ke depan dengan begitu tetap membuat kelompok Islam radikal bernafas dan bernaungan di gerbong politik Prabowo, atau berdamai dengan Prabowo di mana ini tentu akan memberi celah kepada orang-orang dekat Prabowo untuk masuk ke lini pemerintahan. Buah simalakama rasanya.

Namun penulis sadar, bahwa di samping Jokowi ada KH. Ma'ruf Amin. Beliau seorang ulama sekaligus politisi senior bangsa ini. Tentu pasti ada nasihat-nasihat yang meluncur ke telinga Jokowi. Mungkin kaidah Ushul Fiqh yang tentu sangat dipahami oleh Ma'ruf Amin yang berbunyi "akhafu baina dhararain" (memilih yang paling ringan bahayanya di antara dua bahaya) telah dibisikan ke telinga Jokowi.

Memberi ruang kepada orang-orang Prabowo masuk ke pemerintahan bisa jadi bukan pilihan baik, kita sama-sama tahu track record mereka. Namun setidaknya bangsa kita masih punya hukum dan orang-orang Prabowo bukanlah orang-orang yang kebal hukum atau berani melawan hukum. Sudah terbukti beberapa orang dari orang-orangnya Prabowo kini telah taat dan menjalani proses hukum. Lihat saja Ratna Sarumpaet dan Kivlan Zein.

Namun bagaimana jika tetap memberi ruang dan nafas bagi Islam radikal di Indonesia dengan tetap membiarkan mereka punya kendaraan politik? Ini pilihan yang sangat buruk, dan mestinya tidak boleh dipilih sama sekali. Kelompok Islam radikal di belahan dunia mana pun bukanlah kelompok yang patuh terhadap hukum negara. Mereka telah terdoktrin bahwa satu-satunya hukum yang patut mereka taati adalah hukum yang diklaim sebagai "hukum Allah". Dengan memberi mereka kendaraan politik meski itu berupa oposisi, mereka akan sangat membahayakan NKRI. Kelompok Islam radikan akan bisa bergerak bebas dengan memiliki akomodasi politik sebagai oposisi. Saya pikir orang seperti Jokowi tidak akan mau mempertaruhkan NKRI demi kepentingan politiknya.

Maka dugaan kedua saya adalah, Jokowi hendak "mengambil" Prabowo dari pelukan Islam radikal. Dengan begitu, Islam radikal tidak lagi mempunya gerbong politik. Mereka akan jadi "lone wolf" yang tak punya akomodasi untuk bergerak. Dan itu kesempatan besar bagi Jokowi untuk menghabisi mereka. Itu kenapa Marwan begitu emosional mengancam Prabowo. Islam radikal tanpa Prabowo hanya akan jadi gerbong rapuh tanpa lokomotif. Kelompok mereka yang sudah menggurita di tengah masyarakat bahkan di lembaga pemerintahan dan BUMN bisa dengan mudah teralienisasi dengan bercerai dari Prabowo. Mereka tidak bisa lagi memanfaatkan "hak" demokrasi untuk mengacak-acak bangsa ini.

Maka jika memang menarik Prabowo dan melepaskannya dari kontrak politik dengan Islam radikal harus dilakukan demi menjaga NKRI, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika, maka lakukanlah, Pak Dhe Jokowi! Kami generasi muda Indonesia yang ingin Indonesia tetap sebagai negara majemuk, plural, dan rukun selalu ada di barisanmu.

Semoga damai selalu menaungi Indonesia.